 |
| Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Foto/Dewan Kota Oxford. |
Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menerima penghargaan Honorary Freedom of the City di balai kota setempat pada 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00.
"Ini adalah kehormatan besar bagi saya sebagai Wali Kota Lord (Oxford) karena mengusulkan dan memberikan penghargaan Honorary Freedom of the City kepada Benny Wenda," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip SINDONews dari situs resmi pemerintah kota tersebut, oxford.gov.uk, Jumat (19/7/2019).
Baca Juga:
- Indonesia Protes Penghargaan Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda
- Soal Benny Wenda, DPR Ajak Dewan Kota Oxford Lihat Kondisi Papua
Benny Wenda diberikan suaka politik di Inggris pada tahun 2002. Dia mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat dari markasnya di Oxford.
Honorary Freedom of the City adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Kota Oxford dan merupakan salah satu tradisi tertua yang masih ada. Meski demikian, penghargaan itu hanyalah status kehormatan saja, tanpa hak lain selain untuk menghadiri pertemuan dewan formal, seperti Dewan Tahunan, dan acara-acara seremonial seperti layanan gereja sipil.
Simmons mengaku dirinya yang mengusulkan penghargaan Honorary Freedom of the City kepada pentolan separatis Papua tersebut.
Susan Brown, Ketua Dewan Kota Oxford, juga mengaku senang bisa memberikan penghargaan tersebut. "Sejak Benny Wenda menjadikan Oxford rumah dan markasnya untuk berkampanye bagi rakyat Papua Barat, penduduk Oxford dan Dewan Kota telah mengambil alasannya sendiri. Kami dengan senang hati memberikan kehormatan ini kepada penduduk Oxford yang telah berkampanye tanpa kenal lelah atas nama rakyatnya," katanya.
Wenda pun menyampaikan terima kasih atas penghargaan itu."Saya berterima kasih kepada Dewan Kota Oxford dan orang-orang Oxford atas kemurahan hati dan dukungan mereka dalam menyampaikan penghargaan ini. Ketika saya melarikan diri dari penjara Indonesia di Papua Barat pada tahun 2002, Oxford adalah salah satu tempat pertama di dunia yang menyambut saya dan keluarga saya. Saya diberi suaka di Inggris dan menjadikan Oxford rumah saya. Oxford adalah salah satu yang pertama kali mendengar seruan rakyat Papua atas keadilan, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri dan penghargaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Oxford mendengarkan dan merespons," katanya.
Indonesia Protes Keras
Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang memberikan penghargaan kepada Benny Wenda. Kedutaan Besar Repubublik Indonesia (KBRI) London, dalam keterangan pers yang dikutip SINDONews, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya."KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," tulis KBRI London.
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
(Simak ini: Sampaikan Selamat, KNPB Berharap Benny Wenda dapat Merangkul Semua Elemen)
Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas Pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Inggris sudah menegaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak mewakili posisi pemerintah.
Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. "Posisi Indonesia terhadap gerakan separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu senti pun untuk menegakkan NKRI," lanjut KBRI London.
"Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya," imbuh KBRI London.
Menurut KBRI London, dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. "Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia," sambung KBRI London.
KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia dengan Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama di saat kedua negara tengah merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.
Sikap Resmi Inggris
Pemerintah Inggris menegaskan posisinya yang mendukung integritas teritorial Indonesia. Kementerian Luar Negeri setempat menegaskan apa yang dilakukan Dewan Kota Oxford bukan representasi pemerintah pusat."Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua yang selama ini dipegang Pemerintah Inggris," kata kementerian.
"Kami mendukung integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai sebuah bagian keutuhan Indonesia," lanjut kementerian itu.
Kementerian itu mengatakan, keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa Pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua. "Penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Inggris," imbuh kementerian tersebut.
Dewan lokal, sambung kementerian itu, secara politik bersifat independen dari Pemerintah Pusat sehingga hal pemberian penghargaan itu merupakan urusan Dewan Kota Oxford.
(Baca artikel ini: Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP)
Pemerintah Inggris menyatakan terus mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menurut pemerintah Inggris, pejabat dari kedutaannya di Jakarta juga melakukan kunjungan ke Papua secara rutin dan bertemu dengan berbagai unsur pemerintahan, LSM dan kelompok yang berkepentingan. (mas)
Copyright ©SINDONews "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com