Siapapun Boleh Terlibat Proses Pembangunan

Memo Timur - Rapat Paripurna Istimewa digelar di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-71, Selasa (16/8). Agenda tahunan ini untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR RI yang disiarkan melalui televisi. 

http://ift.tt/2biWtHN


Dalam pidatonya, presiden menyebutkan, pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Empat poin tersebut harus diatasi demi terciptanya pembanguan yang merata.

Merespon pidato Presiden, Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M.Ag usai rapat paripurna mengatakan, hingga saat ini hal tersebut menjadi persoalan semua daerah. Ia menambahkan, persoalan tersebutlah yang harus dihadapi oleh presiden pertama hingga kini, namun eranya dan cara mengatasinya yang berbeda. Ekspor Pisang Mas Kirana Dihentikan

“Seperti kemisikinan, pengangguran, kriminalitas, ancaman terorisme, dimanapun ada sepanjang tahun,” kata Bupati pada wartawan.

Di Lumajang sendiri, cara untuk mengatsai hal tersebut, Bupati sudah berpatokan dari intruksi pemerintah pusat. Kembali lagi ia menegaskan, karena persoalan semua daerah hampir sama, namun penyebabnya dan cara mengatasinya yang berbeda. Tanpa Basa Basi, Ngateri Tusuk Jainul

Sementara ketika disinggung arti kemerdekaan, Bupati mengartikan, merdeka adalah bebas membangun dan bebas berkreasi. Artinya siapapun diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan.

“Jadi tidak boleh ada yang terkungkung dan yang menderita,” jelasnya.

Untuk pembangunan, seperti yang dikatakan presiden, akan difokuskan dari daerah pinggir. Di Lumajang sendiri, kata Bupati, juga akan fokus di pinggir, karena pembangunan juga harus dinikmati warga di pinggir. Pemulung Nekat Curi Motor Tetangga

“Pembangunan dari pinggir sudah ada di program, segera dimulai,” terangnya.

Namun tidak semua anggaran yang ada terfokuskan untuk pembanguan daerah pinggir. Pasalnya anggaran yang ada juga diperlukan untuk pelayanan yang bisa dinikmati masyarakat secara meluas. “Semua pembangunan dan pelayanan harus bisa dinikmati seluruh masyarakat luas,” pungkasnya. (fit)

Subscribe to receive free email updates: