Port Numbay, - Menyikapi peristiwa New York Agreement yang terjadi pada tanggal 15 Agutus 1962 (57 tahun) lalu, di saat yang sama juga tepat 15 Agutus 2019, seluruh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dalam pertemuan di Tuvalu menyetujui dan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, melalui draft resolusi yang di ajukan Vanuatu.
Dua hari kemudian setelah adanya keputusan 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, Indonesia mulai bereaksi keras. Pada tanggal 17 Agutus 2019, dimana ketika Indonesia merayakan Proklamasi Kemerdekaannya, kelompok reaksioner di Jawa mengepung mahasiswa Papua dalam asrama, dengan memanggil 'monyet'.
Menyikapi rekasi Indonesia atas perkembangan politik Papua Merdeka di Pasifik-dunia Internasional, ketua Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua atau ULMWP, Benny Wenda mengeluarkan pernyataan kepada Indonesia, berikut ini.
Pernyataan ULMWP
Selama tiga hari terakhir, orang Papua telah melanjutkan perjuangan bersejarah mereka melawan pendudukan Indonesia. Mereka telah berkumpul untuk menyeruhkan, agar para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) mengambil sikap tentang West Papua. Mereka telah bersatu untuk memperingati Perjanjian New York 1962, yang menyerahkan kami [West Papua] ke Indonesia. Kemarin, pada 17 Agustus, mereka berdemonstrasi menentang upaya kolonial Indonesia untuk memaksakan Hari Kemerdekaan nasionalnya kepada kita.Menanggapi pencurahan damai ini, kami telah mengalami penangkapan, pemukulan dan penganiayaan yang diberikan oleh penjajah Indonesia. Setiap bulan, dunia diberikan bukti baru yang mengerikan tentang niat keras negara Indonesia untuk menghancurkan tuntutan rakyat Papua akan kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Pada 15 Agustus, Indonesia menangkap 158 orang selama demonstrasi untuk mendukung ULMWP di Forum Kepulauan Pasifik. Demonstrasi ini berkisar di kota-kota di West Papua dan Indonesia sendiri. Di Jayapura, seorang anak berusia tujuh tahun termasuk di antara 76 orang yang ditangkap. Di Malang, lima orang dipukuli dan dilumuri darah oleh keamanan Indonesia. Kepala biro politik ULMWP, Bazoka Logo ditangkap karena menggunakan haknya untuk kebebasan berekspresi.
Saya menyerukan kepada Presiden Indonesia untuk segera bebaskan Bazoka Logo. Dia tidak melakukan kejahatan apa pun - dia hanya mengorganisir aksi damai untuk memastikan upaya Vanuatu dukung West Papua di Forum Kepulauan Pasifik.
Kemarin, pada Hari Kemerdekaan Indonesia, kekerasan ini berlanjut. Di asrama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya, para siswa dikepung di asrama mereka oleh keamanan Indonesia sementara kelompok-kelompok nasionalis [ormas Indonesia] meneriaki pelecehan rasial kepada orang Papua. Kami orang Papua akrab dengan racun rasisme yang dialami sehari-hari di tangan Indonesia. Ini adalah dehumanisasi yang memungkinkan militer Indonesia membakar rumah-rumah kami di Nduga, yang memungkinkan intelijen Indonesia mengeksekusi kami di tempat, yang memungkinkan tanah adat diambil untuk proyek-proyek 'pembangunan' Indonesia.
Jika Indonesia dapat merayakan kemenangan perjuangan kemerdekaannya melawan Belanda, mengapa orang-orang Papua tidak dapat merayakan semangat anti-kolonialisme yang sama dengan menyerukan kemerdekaan mereka sendiri? Mengapa Indonesia, pada hari peringatan kemerdekaannya, menunjukkan warna-warna imperialisme dan rasisme yang pernah diarahkan oleh orang Eropa terhadap mereka?
Indonesia memanggil rakyat saya dengan sebutan monyet dan memberitahu mereka untuk 'pulang'. Jadi sekarang saya memberi tahu Presiden Indonesia untuk memberi kebebasan kepada rakyat saya untuk pergi ke rumah mereka [pulang ke Papua] tanpa dibunuh, ditangkap, disiksa, dilecehkan dan didiskriminasi.
United Liberation Movement for West Papua
Benny Wenda
Ketua
Posted by: Admin
Copyright ©The official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com