Di Papua 5-7 Orang Meninggal Dunia Setiap Hari, Ini Kata Tokoh Pemuda

Foto: Tokoh Pemuda Papua, Samuel Tabuni.

Jakarta -- Tokoh Pemuda Papua, Samuel Tabuni mengatakan, angka kematian di Tanah Papua sangat tinggi. Dia menyebut, sejak Januari saat ini (November) terdapat 421 orang warga Papua yang meninggal dunia. Bahkan setiap hari, sekitar 5-7 orang yang meninggfal dunia. Dia menduga, hal tersebut terjadi lantaran adanya penyelewengan dana kesehatan oleh para pemangku kepentingan setempat.

(Simak ini: Buchtar Tabuni: OAP Jangan Habiskan Waktu untuk Pemusnahan OAP Sendiri)

Menurut Samuel yang juga Kepala Perwakilan Wilayah Papua Kementerian PPN/ Bappenas Provinsi Papua, bahwa data yang diperolehnya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, bahwa angka kematian di daerah setempat memang masih sangat tinggi.

"Ini rata-rata 5 sampai tujuh orang meninggal tiap harinya," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Dijelaskan, bahwa tingginya tingkat kematian ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya kesehatan masyarakat yang belum terjamin. Kenyataannya , masih banyak kasus seperti busung lapar dan lain sebagainya yang berujung pada kematian.

"Ini saya belum lihat keseriusan adanya keseriusan dari tingkat Kementerian Kesehatan, utamanya bagian eksekusi program (di tingkat bawah)," terangnya.

Adapun, kondisi ini diperparah dengan pelayanan medis di RSUD Dok II Jayapura yang masih minim. Samuel juga menduga, jika kondiosi demikian karena kesejahteraan para tim medis, yakni perawat maupun para dokter yang minim.

"Ini rumah sakit induk tidak memberikan pelayanan terbaik. Beberapa hari yang lalu saja para petugas medis mogok karena alat-alat media dan obat-obatan tidak tersedia," kata Samuel.

Samuel menduga, tingkat kesejahteraan itulah yang bisa jadi buruknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan berujung kematian masyarakat Papua.

Baca juga berikut ini:

Padahal, anggaran dari dana otonomi khusus (Otsus), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk RSUD Dok II terbilang cukup besar.

"Dana dari Otsus saja Rp 60 miliar tahun ini. Untuk satu Rumah Sakit loh. itu baru Dok II," belum lagi dok I.
Karena itu selain memperbaiki kualitas dan mutu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, Samuel pun berharap, Pihak Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera bertindak. BPK juga harus segera mengaudit keuangan Rumah Sakit daerah Jayapura

"KPK harus turun. Kalau tidak ditemukan, diduga KPK-nya yang bermasalah," kata Samuel kepada wartawan di jakarta, Senin (12/11/2018).

Baca juga: