Tak Becus, Gubernur Lukas Enembe Ancam Tutup Seleksi IPDN Di Papua

Gubernur Lukas Enembe saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Jayapura -- Gubernur Papua, Lukas Enembe, marah terkait Seleksi IPDN di Papua, yang dinilai tidak memprioritaskan orang asli Papua.

Kekesalan Lukas Enembe diungkapkan kepada pers di Kantor MRP, kamis malam 13 September 2018.

Lukas Enembe menegaskan bahwa jika tes begini terus dan tidak memprioritaskan orang asli Papua, maka dirinya mengancam akan menutup penerimaan IPDN di Papua.

Paling tidak per kabupaten harus diterima 4 sampai 5 orang. Tapi ini sama sekali tidak ada. Kita lihat penerimaan kemarin hanya ada 2 sampai 3 orang Asli Papua, jadi kita kembalikan saja dan kita sudah menyurat untuk tidak terima,” tegasnya, seperti dikutip NabireNet dari Wartaplus.

Dikatakan, pemerintah pusat harus memahami kondisi Papua dan tidak seenaknya menerima, apalagi bukan orang asli Papua.

“Orang Papua minta merdeka karena kebijakan yang keliru, dan itu sudah bertahun-tahun terjadi di Papua. Dan itu tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.

“Saya harap kita orang Papua jangan hidup dengan cara meminta-minta, tapi harus belajar, kita harus pintar. Jangan karena kita orang Papua, seenaknya mau masuk atau diterima. Tidak! Kita harus belajar supaya punya kemampuan,” ucapnya.

(Lihat ini: Penerimaan Praja IPDN Papua 90 Persen bukan OAP, Natalius Pigai: Diskriminasi!)

Senada dengan Gubernur, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan bahwa selaku lembaga yang melindungi hak-hak orang Papua, pihaknya sangat sesalkan proses penerimaan yang dilakukan.

“Mungkin ada oknum-oknum yang melakukannya salah, sehingga orang tua murid kesal. Ada dua masalah yang kami lihat disini, pertama, ada 7 siswa yang bukan OAP, kemudian ada 2 yang tidak ikut test tetapi ikut masuk (lolos) dalam pengumuman IPDN kemarin, ya ini berarti ada nepotisme luar biasa dalam internal tim seleksi, sehingga surat MRP, surat Gubernur harus di klarifikasi kembali baru bisa dilakukan proses belajar mengajar di Jatinangor,” ungkapnya.

“Kami lihat ini ada masalah, sehingga perlu ada klarifikasi oleh panitia seleksi sebelum tanggal 17 September. Kemudian surat resmi akan kami sampaikan kepada pimpinan IPDN di Jatinangor,” tutupnya.

Baca juga: