 |
| Gambar: Ilustrasi pelabuhan rakyat. |
Menurutnya, sebagai anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor dan Saireri, ia akan berupaya mendorong pembangunan pelabuhan rakyat di wilayah itu, dalam APBD provinsi tahun anggaran 2019 dan tahun-tahun berikutnya.
"Di Kepulauan Yapen antara lain Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pantura, Windesi, dan ada dua titik di Kabupaten Biak Numfor yang perlu dibangun pada tahun anggaran 2019," kata Boy Dawir akhir pekan kemarin.
Katanya, ia akan berkoordinasi dengan gubernur terpilih nantinya dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua akan hal itu, agar diagendakan dalam APBD, tahun-tahun anggaran mendatang.
"Kewenangan ini ada ruang yang tak bisa pihak lain masuk ke sana. Kami akan coba di dalam APBD 2019 ke atas," ucapnya.
Untuk pembangunan di wilayah lain semisal daerah selatan Papua dan wilayah pegunungan katanya, gubernur Papua pasti akan menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Hanya saja lanjut Boy Dawir, pihaknya hingga kini masih menunggu seperti apa kebijakan politik anggaran dan kebijakan anggaran gubernur dan wakil gubernur Papua terpilih, periode 2018-2023.
"Kami menunggu seperti apa tindaklanjut visi misi gubernur yang pasti nanti termuat dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ucapnya.
Salah satu tokoh adat Kampung Warironi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Agus Taran mengatakan, sejumlah wilayah di kabupaten itu butuh pelabuhan rakyat sebagai jalur akses transportasi laut masyarakat, karena biaya transportasi laut terkadang lebih murah dibanding jika menggunakan akses darat.
"Misalnya di kampung kami, memang ada akses darat ke kota, tapi kalau menggunakan jalan darat, kami harus carter mobil dengan biaya Rp 1,5 juta," kata Agus Taran.
Untuk itu, pihaknya menolak keinginan Bupati Yapen, Tonny Tesar yang menyurati Pemprov Papua agar rencana pembangunan dermaga (pelabuhan) perintis di Kampung Warironi, Distrik Teluk Ampimoi menggunakan APBD provinsi, dipindahkan ke ke Kampung Ambai, Distrik Kepulauan Ambai.
Selain itu menurutnya, ini merupakan permintaan masyarakat Warironi kepada Pemprov Papua beberapa tahun lalu, dan masyarakat telah menyerahkan tanah ulayatnya untuk pembangunan pelabuhan.
"Dinas Perhubungan provinsi sudah melakukan kajian di lapangan. Tinggal menunggu pelaksanaan pekerjaan," ucapnya. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com