" Ini menunjukkan bahwa kami perhatian pada masalah finansial di negeri ini," kata Mahathir seusai sidang kabinet kepada wartawan seperti dilansir Channel News Asia.
Saat ditanya apakah pejabat tinggi juga akan dipotong gajinya, Mahathir mengatakan bahwa pertama kali dirinya menjabat sebagai perdana menteri pada 1981, hal pertama yang dia lakukan adalah memotong gaji para menteri dan pegawai negeri senior.
" Seperti yang Anda ketahui, gaji pegawai negeri senior lebih tinggi dari menteri. Terserah mereka jika ingin berkontribusi dalam mengurangi biaya untuk menjalankan negara ini. Mereka bisa melakukannya tapi kami tidak memaksa," kata Mahathir.
" Hal ini akan dikelola oleh Menteri Keuangan, tidak seorang pun yang bergaji rendah akan terdampak," kata Mahathir dikutip kantor berita Reuters.
Mahathir menyatakan pemotongan gaji menteri dilakukan untuk mengurangi utang pemerintah yang mencapai lebih dari satu triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun) atau sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (GDP) Malaysia.
Eks Perdana Menteri Najib Razak sebelumnya mengatakan utang negara di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 55 persen dari GDP Malaysia. Namun Mahathir menyatakan banyak data keuangan di pemerintahan sebelumnya dipalsukan.
Mahathir menyatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan hal tersebut. "Ini janji yang dibuat oposisi saat ini," kata Mahathir. "Mereka tidak memenangkan pemilu, kami tidak terikat dengan janji mereka," kata Mahathir.
" Meski begitu, kami melihatnya secara positif. Mereka yang layak diberi tunjangan tambahan akan diberikan," kata Mahathir.
Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang disepakati pemerintahan Najib mungkin akan dibatalkan. Terkait kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur, Mahathir menyatakan pemerintah akan segera memutuskan apakah akan melanjutkan proyek tersebut.
Mahathir juga menyatakan akan mengkaji pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 dengan 239 penumpang dan awaknya. Sebanyak 17 di antaranya warga Indonesia (WNI). (bin/cnni)