 |
| Foto: Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Permenas Mandenas. |
Jayapura -- Adanya indikasi-indikasi temuan yang ada di RSUD Jayapura, Kapolda Papua dan Gubernur Papua diminta segera tindaklanjuti kasus tersebut. khususnya dalam pengelolaan keuangan di RSUD Jayapura.
Hal itu dikatakan, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi usai memggelar Bukber dengan Wartawan di Hotel Aston Jayapura, akhir pekan kemarin.
Yan Mandenas yang juga merupakan Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan mengakui sudah melakukan komunikasi bersama Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar bahwa semua pihak harus mendorong bersama, sehingga dana-dana Otsus itu dapat digunakan sesuai peruntukan dan prioritas.
"Terutama dana Otsus 80 persen ke kabupaten/kota itu, apakah sudah digunakan sesuai dengan juknis dan peruntukan atas perintah UU Otsus atau tidak. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Mandenas.
Apalagi kata Mandenas, yang paling penting adalah dana Otsus ini, apakah benar-benar bisa terserap untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Namun tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga semua bisa mendapatkan akses pelayanan dari anggaran yang tersedia.
Namun lanjut Yan Mandenas, meskipun RSUD Jayapura anggarannya banyak, tapi sayang tidak bisa di manfaatkan dengan baik.
Oleh karena itu, dengan tegas pihaknya meminta Polda Papua segera menindaklanjuti indikasi temuan tersebut.
“Ini kita bicara soal dana Otsus yang diakses oleh seluruh rakyat Papua, baik yang membiayai fasilitas maupun Kartu Papua Sehat (KPS) itu perlu menjadi perhatian untuk diperiksa,“ tandas Mandenas.
Bahkan, kata Politisi Partai Hanura ini mengatakan, meskipun Pemprov Papua kembali meraih opini WTP, namun itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan Pemprov Papua.
Ia menilai, justru WTP itu menunjukkan bahwa Pemprov Papua tertib administrasi dalam penggunaan anggaran.
Hanya saja tandas Yan Mandenas, belum tentu tertib administrasi itu, akan sebanding dengan kualitas hasil dari penyerapan anggaran yang ada, dan yang sudah kita pertanggungjawabkan dalam tertib administrasi dalam memenuhi syarat dan standar pelaporan oleh BPK.
"Yang terpenting adalah bagaimana ssecara riil Pemprov Papua memonitoring dan melihat langsung akses pelayanan publik selama Otsus berlangsung. Apakah sudah lebih baik, tetap berjalan ditempat atau kah malah lebih buruk dengan anggaran yang besar," ketusnya.
Mandenas menambahkan, contoh RSUD Jayapura, yang dulu anggarannya sangat kecil, tapi RSUD Jayapura punya pelayanan begitu baik serta kualitasnya juga sangat baik. Tetapi ketika Otsus ada, uang juga banyak justru semakin buruk dan banyak masalah.
"Ini contoh kecilnya, walaupun secara administrasi berjalan dengan lancar dan baik, WTP-nya. Belum lagi soal beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri itu juga masih terkendala dan masih banyak masalah, " ketus Yan Mandenas.
Copyright ©Pasific Pos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Hal itu dikatakan, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi usai memggelar Bukber dengan Wartawan di Hotel Aston Jayapura, akhir pekan kemarin.
Yan Mandenas yang juga merupakan Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan mengakui sudah melakukan komunikasi bersama Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar bahwa semua pihak harus mendorong bersama, sehingga dana-dana Otsus itu dapat digunakan sesuai peruntukan dan prioritas.
"Terutama dana Otsus 80 persen ke kabupaten/kota itu, apakah sudah digunakan sesuai dengan juknis dan peruntukan atas perintah UU Otsus atau tidak. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Mandenas.
Apalagi kata Mandenas, yang paling penting adalah dana Otsus ini, apakah benar-benar bisa terserap untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Namun tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga semua bisa mendapatkan akses pelayanan dari anggaran yang tersedia.
Namun lanjut Yan Mandenas, meskipun RSUD Jayapura anggarannya banyak, tapi sayang tidak bisa di manfaatkan dengan baik.
Oleh karena itu, dengan tegas pihaknya meminta Polda Papua segera menindaklanjuti indikasi temuan tersebut.
“Ini kita bicara soal dana Otsus yang diakses oleh seluruh rakyat Papua, baik yang membiayai fasilitas maupun Kartu Papua Sehat (KPS) itu perlu menjadi perhatian untuk diperiksa,“ tandas Mandenas.
Bahkan, kata Politisi Partai Hanura ini mengatakan, meskipun Pemprov Papua kembali meraih opini WTP, namun itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan Pemprov Papua.
Ia menilai, justru WTP itu menunjukkan bahwa Pemprov Papua tertib administrasi dalam penggunaan anggaran.
Hanya saja tandas Yan Mandenas, belum tentu tertib administrasi itu, akan sebanding dengan kualitas hasil dari penyerapan anggaran yang ada, dan yang sudah kita pertanggungjawabkan dalam tertib administrasi dalam memenuhi syarat dan standar pelaporan oleh BPK.
"Yang terpenting adalah bagaimana ssecara riil Pemprov Papua memonitoring dan melihat langsung akses pelayanan publik selama Otsus berlangsung. Apakah sudah lebih baik, tetap berjalan ditempat atau kah malah lebih buruk dengan anggaran yang besar," ketusnya.
Mandenas menambahkan, contoh RSUD Jayapura, yang dulu anggarannya sangat kecil, tapi RSUD Jayapura punya pelayanan begitu baik serta kualitasnya juga sangat baik. Tetapi ketika Otsus ada, uang juga banyak justru semakin buruk dan banyak masalah.
"Ini contoh kecilnya, walaupun secara administrasi berjalan dengan lancar dan baik, WTP-nya. Belum lagi soal beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri itu juga masih terkendala dan masih banyak masalah, " ketus Yan Mandenas.
Copyright ©Pasific Pos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com