 |
| Pemimpin Oposisi, Mathew Wale (img. solomonstarnews.com) |
Dilansir media Solomon, Solomon Star News (5/08) dikatakan, seruan ini mengikuti para pemimpin menyimpulkan pidato di Parlemen pada hari Jumat selama debat mengenai Pidato dari Tahta dan mosi digerakkan oleh Perdana Menteri untuk penundaan khusus untuk memungkinkan Perdana Menteri menghadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik mendatang di Tuvalu minggu depan.
Wale meminta Perdana Menteri untuk bergabung dengan pemerintah Vanuatu dalam memperjuangkan dorongan di tingkat regional untuk Forum Kepulauan Pasifik untuk mengambil sikap yang lebih kuat dalam masalah melawan Indonesia.
Masalah ini disuarakan oleh Menteri Luar Negeri untuk Vanuatu, yang mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia di West Papua sekali lagi meningkat, sehingga dia akan mendorong untuk memastikan bahwa resolusi yang ada yang disahkan sebelumnya oleh Forum Kepulauan Pasifik diperkuat.
“Sama seperti Vanuatu, perjuangan rakyat West Papua cukup dekat dengan hati kita sebagai orang Melanesia, sehingga Solomon Islands tidak bisa menutup mata terhadap teriakan pelanggaran hak asasi manusia dan perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri".
“Akan ada lobi yang intens dan janji manfaat di sekitar pinggiran pertemuan Forum yang akan datang oleh Indonesia tetapi Perdana Menteri harus tahu bahwa apa yang benar-benar dipertaruhkan adalah seruan orang Papua untuk diberi hak untuk memerintah diri sendiri dan penggunaan berlebihan kekuatan untuk menekan tangisan mereka, " tekan Pemimpin Oposisi.
Wale menambahkan bahwa Forum Pulau Pasifik telah secara resmi memutuskan bahwa ia akan mencari keterlibatan konstruktif dengan Indonesia atas West Papua, tetapi kata-kata itu mungkin sekarang perlu lebih kuat, karena ada gelombang konflik di sana, dan PM Sogavare dapat membantu Vanuatu dengan lebih menekankan pada pertemuan ini.
"Ini adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh Perdana Menteri selain dari berpolitik yang biasa dan melakukan hal yang paling baik yang harus dia lakukan," kata Pemimpin Oposisi.
Dia lebih lanjut menambahkan bahwa Solomon Islands Islands dan lainnya dapat berperan dalam memberikan tekanan pada Indonesia untuk memungkinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat melalui Forum Kepulauan Pasifik.
Solomon Islands dikenal karena advokasi yang kuat tentang masalah ini di pemerintahan masa lalu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri saat ini, baik di tingkat regional dan internasional, dan Oposisi berharap untuk melihat bahwa energi dihidupkan kembali.
- Pers Oposisi
Posted by: Admin
Copyright ©Solomon Star News "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com