 |
| Jumpa Pers Komite Aksi ULMWP. Dari kiri, wakil Jenderal Lapangan, Yaluok Wantik, Sekretaris Komite Legislatif ULMWP, Elieser Anggaynggom, Jenderal Lapangan Komite Aksi, Boy Daby, dan anggota Komite Aksi. Foto: Benny Mawel. |
"Apapun bentuknya, kami imbau rakyat menggelar aksi, pertemuan tertutup, terbuka, seminar dan doa, "ujar Boy Daby, Jenderal Lapangan ULMWP kepada jurnalis Jubi saat memberi keterangan pers di Kantor Dewan Adat Papua di Expo, Waena, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/9/2018) .
Kata dia,demo terbuka yang berpusat di Port Numbay (Jayapura) ini mengusung tiga agenda. Pertama mendukung Republik dan menyampaikan terima Kasih kepada Vanuatu yang telah mempresentasikan draft penentuan nasib sendiri dalam pertemuan Pejabat Tinggi Pasific di Samoa pada 6-8 Agustus 2018.
"Kami akan mendukung Vanuatu dan negara-negara koalisi Pasifik untuk West Papua, terus membawa draft penentuan nasib sendiri itu untuk divoting dalam pertemuan para pemimpin Pasifik pada 6-8 September 2018 di Nauru, kemudian diajukan ke United Nations,"ujarnya.
Kedua, rakyat Papua akan mendoakan para pemimpin negara-negara Pasifik agar membahas draft resolusi penentuan nasib sendiri yang diajukan Vanuatu itu. Sehingga, kepentingan kemanusiaan, penderitaan rakyat Papua menjadi perhatian dunia dalam kerangka menciptakan perdamaian dunia.
(Lihat ini: ULMWP akan Lakukan Aksi Damai Mendukung Negara-negara Pasifik untuk Resolusi West Papua di PBB)
Sedangkan agenda ketiga, desakan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui hak rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Rakyat Papua lepas secara politik bagian dari Republik Indonesia.
Momen penting, rakyat Papua harus mendukung
Kata Daby, mobilisasi massa ini penting guna memperlihatkan kepada publik, pemimpin negara-negara di Pasifik dan Indonesia, bahwa draft resolusi itu merupakan kehendak rakyat Papua. Pemerintah Vanuatu hanya menjadi corong suara rakyat tertindas dan merintis jalan pembebasan rakyat Papua."Kita harap mereka melihat draft resolusi itu masalah kemanusiaan. Bukan masalah ekonomi. Kemanusiaan ada di atas segalanya. Demi hak itu, rakyat sudah banyak korban dari aparat Indonesia yang menguasai negeri kami," ujar Daby.
Kata dia, pembahasan draft ini momen yang sangat penting. Rakyat Papua sudah lama berjuang agar tangisan, harapan dan penderitaannya didengar dan dibicarakan di dunia Internasional. Pertemuan Pasifik dengan agendanya telah menjawab harapan rakyat Papua.
"Harapan itu sudah ada, sedang menjadi perhatian dunia dari rumah Melanesia dan Pasifik. Mari, seluruh rakyat Papua mendukung dengan segala resiko, menunjukkan kita mau menentukan nasib sendiri,"kata Daby.
(Simak ini: Legislatif ULMWP, Andy Ayamiseba: Vanuatu Menyajikan Resolusi PBB untuk West Papua ke Forum PIF, Rakyat Papua Bergumul dalam Doa)
Karena itu, wakil jenderal lapangan, Yaluok Wantik, mengatakan siapapun orang Papua, dengan alasan apapun, tidak boleh membatasi dan memberi komentar atas aksi ini. "Lebih baik ikut terlibat dalam aksi,"tegasnya.
Kata dia, kalau ada yang memberi komentar tanpa melibatkan diri, maka menjadi bagian dari penjajah dan pembunuh rakyat Papua.
"Dia penghianat. Dia sesungguhnya aktor membunuh perjuangan,"tegas dia.
Daby mengatakan pihaknya tidak akan pernah menunda agenda ini dengan alasan apapun.
"Dukungan terhadap ULMWP dan Indonesia yang hadir dan duduk setara dalam pertemuan Pasifik,".
Kata dia, dua-duanya sudah setara bicara di MSG dan lanjut menghadiri pertemuan Pasific Island Forum (PIF) . ULMWP bicara aspirasi rakyat Melanesia di West Papua dan Indonesia bicara kepentingan ekonominya.
"Indonesia tidak pernah larang ULMWP bicara di MSG. Sama halnya, Indonesia tidak boleh batasi aksi kami menyampaikan aspirasi,"katanya.
Kata dia, kalau aparat keamanan berusaha membatasi dengan mengada-ada alasan, pihaknya tidak akan pernah mundur.
"Kalau di MSG bisa, mengapa di dalam negeri tidak bisa? Apapun konsekuensi, kami siap ditangkap. Kami tidak akan mundur,"tegasnya.
Wantik menambahkan yang mungkin menghalangi aksi itu hanya aparat kepolisian. Karena itu, dirinya mendesak polisi memahami posisi rakyat rakyat Papua dengan Indonesia sudah setara di MSG
"Kalau sudah duduk sama-sama di Rumah MSG, berarti ini pengajuan tidak langsung. Indonesia dan rakyat Papua itu dua bangsa yang beda,"tegasnya.
Karena itu, Daby maupun Wantik menyatakan Indonesia sudah mengakui posisi Papua. "Lebih baik akui saja, rakyat Papua itu bagian dari sebuah negara, bukan Indonesia,"tegasnya Wantik.
Komite legislatif ULMWP bertanggungjawab
Sekretaris Komite Legislatif, Elieser Anggaynggom mengatakan aksi yang akan digelar murni merupakan agenda Komite Legislatif ULMWP. Komite memutuskan agenda aksi dalam pertemuan legislatif nasional."Kami sudah memberikan mandat kepada Komite aksi” katanya, saat mendampinggi Komite aksi memberikan keterangan pers.
Karena itu juga, aksi ini menjadi tanggungjawab penuh para pemimpin ULMWP. Ketua Komite legislatif menjadi penanggung jawab utama seluruh aksi.
"Kami yang menyerahkan mandat kepada komite aksi,"ungkap Anggaynggom dan menyerahkan sebuah rilis yang dibubuhi tanda-tangan ketua Komite Legislatif ULMWP, Rev. Edison K.Waromi.
Karena itu, dia sangat mendesak aparat keamanan Indonesia, tidak mengadakan tindakan pembatasan atas kebebasan rakyat Papua. Biarkan rakyat menyampaikan aspirasinya secara bebas karena ini agenda ULMWP.
"Posisi ULMWP dan Indonesia di Pasifik, duduk sama-sama di MSG. Indonesia harus mengakui rakyat Papua sudah duduk bersama. Indonesia harus menerima kenyataan ini. Indonesia sudah tidak punya alasan untuk menekan rakyat,"tegasnya. (*)
Baca berikut ini:
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com