Direktur Eksekutif Organisasi Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga. |
Dengan keanggotaan di Negara-negara dan Wilayah Forum Pasifik, PIANGO terus prihatin dengan pelanggaran yang berkelanjutan terhadap hak asasi manusia, etnis Melanesia di provinsi Papua, Indonesia.
Direktur Eksekutif PIANGO, Emele Duituturaga mengatakan bahwa masalah West Papua telah menjadi agenda pemimpin tanpa kemajuan yang jelas. PIANGO sebelumnya telah mengangkat kekhawatirannya tentang masalah ini pada tahun 2016 dan 2017 tetapi situasi belum membaik.
Menurut Laporan, Koalisi Internasional Pembaruan Hak Asasi Manusia Papua untuk kuartal keempat 2017 menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar proses hukum masih terus berlanjut.
Duituturaga mengatakan bahwa, PIANGO telah menyerahkan kepada Pemimpin Pasifik melalui Forum Specialist Sub-regional Regionalisme pada bulan Februari tahun ini. PIANGO menyerukan untuk;
- PBB segerah mengirim Pelapor Khusus PBB untuk West Papua agar dapat menyelidiki pelanggaran HAM yang sedang berkelanjutan;
- Dukungan untuk Resolusi Majelis Umum PBB untuk memasukkan West Papua pada Daftar Dekolonisasi PBB; dan
- Pengawasan kerjasama pembangunan dengan Indonesia dan partisipasi dalam Forum Pulau Pasifik.
Masalah West Papua akan menjadi agenda pertemuan meja bundar CSO yang diselenggarakan bersama oleh PIANGO dan Asosiasi Afiliasi Nasional - Kepulauan Nauru dari Organisasi Non-Pemerintah (PIANGO), untuk mendahului Dialog CSO Pemimpin PIF pekan depan dengan tema. "Memikirkan kembali dan Membentuk kembali Blue Pacific yang Bebas dan Aman ”.
Pertemuan meja bundar untuk CSO nasional dan lokal sedang berlangsung di Nauru hari ini (31/09).
Kemudian pertemuan CSO regional akan berlangsung pada Senin, 3 September 2018, di Nauru.
Dialog Forum Pemimpin-CSO akan berlangsung pada hari Selasa 4 September - sesi tertutup antara Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik dan perwakilan masyarakat sipil terpilih.
PIANGO telah aktif berkampanye selama beberapa tahun terakhir untuk memasukkan suara dan perwakilan masyarakat sipil dalam kebijakan dan pengambilan keputusan daerah yang telah diadopsi dengan Kerangka untuk Regionalisme Pasifik.
Baca berikut ini:
- Vanuatu Menyajikan Rancangan Resolusi PBB untuk West Papua ke PIF
- Laura Lini: Vanuatu akan Melobi Dukungan dari Semua Negara Anggota PIF, termasuk Australia, PNG, dan Fiji
- Legislatif ULMWP, Andy Ayamiseba: Vanuatu Menyajikan Resolusi PBB untuk West Papua ke Forum PIF, Rakyat Papua Bergumul dalam Doa
Copyright ©P I N A "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com