 |
| Foto: Para Menteri Luar Negeri pada konferensi Forum Menteri Luar Negeri Pacific Islands Forum (PIF) kemarin (10/08/2018). |
Nasib penduduk pribumi di West Papua terus disorot di setiap panggung internasional oleh pemerintah Vanuatu, meskipun belum lama ini direktur umum Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) Amena Yauvoli di Port Vila, menyatakan ini bahwa masalah yang dapat diajukan di MSG.
Masalah West Papua diajukan oleh Vanuatu sebagai bagian dari agendanya, yang berlangsung sebelum Komite Pejabat Forum (F.O.C.) dalam Sesi Pra-Forumnya di Apia, Samoa dari 7-8 Agustus.
Menurut panitia, Vanuatu telah meminta dukungan negara-negara anggota untuk mendorong resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019.
Tercantum di bawah "hal-hal lain" dari agenda ke-9 bagian (b), yaitu komite menyatakan bahwa: “Dianggap permintaan Vanuatu untuk dukungan dari Anggota (PIF) pada rancangan resolusi ke Majelis Umum PBB "Realisasi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua bekas jajahan Belanda (West New Guinea) ".
"Mengingat posisi pemimpin saat ini mengenai West Papua, Komite mencatat niat Vanuatu untuk membawa resolusi ke depan di UNGA pada 2019. ”
Hasil dari konferensi dua hari dari F.O.C. dimasukkan ke konferensi Forum Menteri Luar Negeri di Apia, Samoa kemarin, yang kemudian menggunakannya bagi penentuan agenda untuk Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik bulan depan di Nauru. Tidak ada referensi West Papua dalam dokumen hasil yang didistribusikan ke media, setelah konferensi pers yang diadakan usai kegiatan.
(Simak ini: Pernyataan ULMWP Terkait Dukungan Rakyat West Papua untuk Mendaftarkan West Papua pada Agenda Dekolonisasi PBB)
Namun, pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Luar Negeri Forum kemarin memang mengacu pada Deklarasi Biketawa Plus, di mana pertemuan menteri luar negeri di Apia menyetujui sebuah rancangan rekomendasi untuk mengatasi 'masalah keamanan yang muncul' yang akan diajukan kepada para pemimpin di Nauru. .
Wilayah ini terus terbagi atas masalah West Papua, dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini (P.N.G.) Rimbink Pato, yang bulan lalu dilaporkan meyakinkan pemerintah Indonesia dalam sebuah pertemuan di Jakarta bahwa, P.N.G. mendukung kontrol Indonesia terhadap West Papua.
(Lihat ini: Vanuatu telah Menunjuk Utusan Khusus untuk West Papua)
Posted by: Admin
Copyright ©Samoa Observer "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Hasil dari konferensi dua hari dari F.O.C. dimasukkan ke konferensi Forum Menteri Luar Negeri di Apia, Samoa kemarin, yang kemudian menggunakannya bagi penentuan agenda untuk Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik bulan depan di Nauru. Tidak ada referensi West Papua dalam dokumen hasil yang didistribusikan ke media, setelah konferensi pers yang diadakan usai kegiatan.
(Simak ini: Pernyataan ULMWP Terkait Dukungan Rakyat West Papua untuk Mendaftarkan West Papua pada Agenda Dekolonisasi PBB)
Namun, pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Luar Negeri Forum kemarin memang mengacu pada Deklarasi Biketawa Plus, di mana pertemuan menteri luar negeri di Apia menyetujui sebuah rancangan rekomendasi untuk mengatasi 'masalah keamanan yang muncul' yang akan diajukan kepada para pemimpin di Nauru. .
Wilayah ini terus terbagi atas masalah West Papua, dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini (P.N.G.) Rimbink Pato, yang bulan lalu dilaporkan meyakinkan pemerintah Indonesia dalam sebuah pertemuan di Jakarta bahwa, P.N.G. mendukung kontrol Indonesia terhadap West Papua.
(Lihat ini: Vanuatu telah Menunjuk Utusan Khusus untuk West Papua)
Posted by: Admin
Copyright ©Samoa Observer "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com