Intervensi ini untuk Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Kepulauan Pasifik pekan ini dibuat oleh Menteri Vanuatu untuk Urusan Luar Negeri, Kerjasama Internasional dan Perdagangan Eksternal - Ralph Regenvanu setelah Komite Pejabat Komite sebelumnya pada pertemuan FOC mempertimbangkan rancangan resolusi PBB dan mencatat niat Vanuatu untuk menyerahkan resolusi di Majelis Umum PBB pada 2019.
Pertemuan Menteri Luar Negeri mencatat rancangan resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ('Realisasi hak masyarakat Papua untuk penentuan nasib sendiri di bekas jajahan Belanda New Guinea (West New Guinea).
Mengingat posisi Pemimpin Kepulauan Pasifik saat ini mengenai Papua (West Papua), Vanuatu dapat menerima dukungan dari negara-negara anggota sementara Australia, Papua Nugini dan Fiji dilaporkan menyatakan keberatan mereka untuk rancangan resolusi.
Namun, anggota PIF mencatat niat Vanuatu untuk membawa resolusi itu ke depan ke UNGA pada 2019.
(Baca ini: Vanuatu Berencana Mengajukan Resolusi untuk West Papua Didaftarkan ke Dekolonisasi PBB)
Dengan dimasukkannya dan didukung oleh Menteri Luar Negeri untuk Resolusi PBB Vanuatu untuk Papua Barat dalam hasil dari Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai sekarang akan mengambil rancangan resolusi untuk KTT Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik yang akan diadakan bulan depan di Nauru. .
Utusan Khusus yang baru ditunjuk untuk Dekolonisasi Papua Barat untuk Negara Kepulauan Pasifik, Lora Lini menegaskan bahwa pada pertemuan PIFS baru-baru ini di Samoa, para pemimpin dari beberapa negara anggota telah mengindikasikan kepada Vanuatu bahwa mereka akan mengangkat masalah ini pada KTT Pemimpin di Nauru.
Posted by: Admin
Copyright ©DailyPostVU "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com