 |
| Bupati Soppeng, H A Kaswadi saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi no.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Selasa 21 Oktober 2017. |
Kepala BKSDM, Andi Mahmud dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pemerintah no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS bagi pengelola Kepegawaian di setiap SKPD.
“Sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan manajemen kepgawaian yang professional dan akuntabel pada SKPD Pemda Kabupaten Soppeng," ungkap Mahmud.
Sejalan dengan itu, Kabid Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional IV BKN Makassar, Dr Ahmad Syauki mengatakan dalam PP No. 11 2017 ada yang mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh karena itu maka banyak perubahan yang mengalami perubahan misalnya usulan berkas fisik maupun pengusulan melalui data elektronik dalam sistim aplikasi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
SAPK merupakan program baru BKN yang meliputi SAPK pengenalan, pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun, mekanisme peremajaan (up date) data, aplikasi unit organisasi dan formasi. SAPK mulai dikenalkan pada UPT ( P4TK, LPMP dan LP2KS) pada bulan Maret 2012 oleh Badan PSDMP dan PMP.
“Pada Akhir 2017 dan awal 2018 akan terjadi perubahan signifikan tentang pengusulan pensiun PNS diantaranya satu bulan sebelum masuk masa pensiun maka bersangkutan harus menerimas SK pensiun,” lanjutnya.
“Setelah SK pensiun terbit maka pegawai BKD langsung mengantarkan SK yang bersangkutan ke rumahnya sehingga sehingga terwujud peningkatan pelayan kepada PNS yang pensiun,” jelas Syauki.
Sementara itu, Bupati Soppeng H A Kaswadi Razak dalam sambutannya sekaligus membuka Sosialisasi,memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan tersebut.
“Saya mengharapkan kegiatan ini menjadi momentum dan mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian yang lebih profesional, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap permasalahan dapat diorganisir dan mendapatkan solusi sebagaimana yang diharapkan,” harap Kaswadi.
Penulis : Ilham Iskandar
Editor : Risal Saleem
Related Posts :
Terganjal Perbup, Puluhan Desa Di Ngawi Dipastikan Tanpa Sekdes