 |
| Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) didampingi ketua harian Nurdin Halid dan Ketua DPD II Golkar Bone, H Andi Fahsar M Padjalangi saat pelaksanaan Rapimda di Bone beberapa waktu lalu. (BONEPOS/ILHAM ISKANDAR). |
Ada dua agenda yang dibahas, yakni respon Golkar atas penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka kasus eKTP dan laporan mengenai progres partai Golkar di Pilkada Serentak 2018.
Risman Pasigai, salah seorang pengurus departemen DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa rapat tersebut menghasilkan tujuh point rekomendasi. Risman menggaris bawahi poin keempat dari rekomendasi tersebut.
Menurut Risman, poin keempat dari tujuh poin hasil rapat tersebut telah menambah bobot peran ketua harian dan sekjen, yaitu memberi mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk memgendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.
"Saya tiba-tiba sangat bangga pada akhir rapat, karena dua putra terbaik Sulawesi Selatan diberi kepercayaan oleh Pak Novanto untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar," ujar Risman yang juga juru bicara Golkar Sulsel.
Rapat Pleno Partai tersebut tidak mengubah sedikit pun struktur DPP Partai Golkar yang ada. Risman menjelaskan bahwa Setya Novanto tetap ketua umum, yang mengendalikan sepenuhnya kedaulatan struktur DPP Partai Golkar.
"Kedua tokoh penting DPP ini, pak Idrus dan Pak Nurdin, akan melapor secara reguler kepada Ketum Novanto atas pelaksanaan pengendalian roda organisasi tadi," kata Risman menjelaskan.
Penulis : Rahman Hasanuddin
Editor : Jumardi Ramling