Legislator Papua: Kepala Daerah di Papua Perlu Bersatu Akhiri Pendekatan Militer

Perdana Menteri Kepulauan Salomon, Manasseh Sogvare dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Jumat (23/9/2016) mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua - unmultimedia.org.

Jayapura, WANI/Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan para kepala daerah di Papua baik yang kini masa jabatannya sedang bejalan maupun yang nantinya terpilih pada Pilkada serentak 2017 mendatang agar kedepannya bersatu mendesak pemerintah pusat untuk mengubah pola pengamanan di Papua yang hingga kini dinilai masih menggunakan pendekatan militer dan berakibat berbagai dugaan pelanggaran HAM.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, kedepan pola pendekatan dan pandangan Pemerintah Indonesia terhadap Papua harus dibenahi. Apalagi kini dukungan dan sorotan dunia internasional terhadap Papua kian kencang dihembuskan.

"Tak mungkin negara-negara lain, terutama negara di Pasifik menyoroti Indonesia kalau tak ada kesalahan. Apakah sejara atau lainnya. Ini juga tugas kepala daera terpilih nantinya untuk membenahi hal-hal yang dianggap salah di Papua selama ini. Tidak hanya tanggungjawan pemerintah pusat. Kepala daerah kan perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi dan kabupaten/kota," kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Rabu (28/9/2016).

Baca: (Legislator Sebut Pemerintah Gagal Proteksi Orang Asli Papua)

Menurutnya, para kepala daerah juga harus mengikuti dinamika yang kini terjadi. Terutama mengenai isu Papua di dunia internasional. Jangan hanya makan gaji buta dan hanya negara yang disoroti serta dianggap bertanggungjawab. Tugas para kepala daerah di Papua membantu negera mencari solusi penyelesaian masalah Papua dan mengubah pola pendekatan kepada masyarakat Papua.

"Kepala daerah jangan hanya pencitraan di media setiap hari dan tak mengerti apa masalah Papua dan kemana arah negara ini. Jangan hanya mengaku cinta NKRI tapi tak paham masalah dalam negara. Mereka harus mampu melihat dinamika secara luas agar bisa membantu pemerintah pusat memperbaiki sistem yang diberlakukan untuk Papua, terutama pendekatan militer," ucapnya.

Katanya, sekalipun para kepala daerah di Papua berasal dari berbagai partai politik yang berbeda, namun harus bersatu melihat perkembangan Papua dan mendesak pemerintah pusat mengubah pola pedekatan terhadap Papua yang selama ini cenderung melihat Papua dari sisi politik.

"Akibatnya pendekatan terhadap Papua menggunakan sistem militer. Tapi itu justru menyulut isu Papua merdeka dan dukungan dunia internasional. Initervensi dunia internasional terhadap masalah Papua, itu tamparan. Kini tidak lagi enam negara tapi sudah tujuh negara yang menyatakan dukungan terhadap Papua. Kedepan kalau kondisi Papua tak berubah, dukungan untuk Papua dari dunia internasional bisa lebih banyak lagi," imbuhnya.

Baca juga: (Ini Teks Pidato Perdana Menteri Solomon terkait West Papua di PBB)

Terpisah, legislator Papua lainnya, Ruben Magai mengatakan, dukungan dunia internasional terhadap Papua menggambarkan ada yang salah di Papua.

"Inikan berarti ada sesuatu yang dianggap tak benar di Papua. Negara lain tak mungkin terus menyoroti kalau tak ada yang dianggap salah," kata Magai.

Menurutnya, tak bisa dipungkiri kini isu Papua sudah mendunia. Negara-negara lain terus memantau perkembangan Papua terutama negara-negara di wilayah Pasifik. (*)

Copyright ©Tabloid JUBI

Tweet

Subscribe to receive free email updates: