BLOKBERITA, JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya sudah menuntaskan penyelidikan terkait politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang dilaporkan karena memelesetkan "hak asasi manusia" menjadi "hak asasi monyet" dalam rapat Komisi III DPR. " Kami tak perlu berhura-hura menyampaikan ke publik, tapi sudah diperiksa saudara Ruhut dan sudah keluar kesimpulannya," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).
Amir enggan menyampaikan seperti apa bunyi putusan yang diambil Dewan Kehormatan. Sebab, putusan itu kini sudah diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Kesimpulan itu diserahkan sebelum SBY memutuskan mencopot Ruhut sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.
Kendati demikian, Amir tidak dapat memastikan apakah hasil penyidikan dari Dewan Kehormatan itu yang menjadi salah satu pertimbangan SBY menonaktifkan Ruhut sebagai Koordinator Juru Bicara Demokrat.
" Kalau dinonaktifkan itu bukan urusan Dewan Kehormatan. Itu kebijakan Ketum, beliau yang menilai ada Koordinator Jubir melempar kata-kata ke sana kemari dengan menggunakan atribut itu. Karena itu, Ketum turun tangan sebagai solusi," kata Amir.
Mahkamah Kehormatan DPR sebelumnya menjatuhi sanksi ringan kepada Ruhut karena telah dianggap melakukan pelanggaran etika. Kasus itu dilaporkan oleh PP Pemuda Muhammadiyah.
Pelanggaran etika terbukti dilakukan Ruhut dalam rapat kerja komisi dengan Kapolri.
Dalam rapat itu, Ruhut menyatakan dukungannya kepada Densus 88 dan mengkritik organisasi Pemuda Muhammadiyah yang membela Siyono atas nama hak asasi manusia.
Ruhut pun sempat memelesetkan kepanjangan HAM sebagai "hak asasi monyet".
Amir Enggan Debat Sama Ruhut
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah dirinya memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar Ruhut Sitompul dicopot dari Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Amir menilai sikap Ruhut yang menyalahkan dirinya adalah sebuah langkah yang tak berdasar.
"Dia kan perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas. Asal nyebut saja, dan saya tak mau men-downgrade diri saya debat sama orang ini," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).
Amir pun membantah ucapan Ruhut yang menyebut bahwa dirinya membela I Putu Sudiartana, anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Amir menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipimpinnyalah yang mengeluarkan keputusan untuk memecat Putu. Ia hanya mempertanyakan kenapa KPK menyebut kasus Putu sebagai operasi tangkap tangan.
"Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau lemahkan KPK, apalagi Ruhut Sitompul, saya rasa itu mungkin karena perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas," ucap Amir.
Amir meyakini bahwa pencopotan Ruhut dari Koordinator Juru Bicara Partai adalah murni keputusan yang diambil oleh SBY tanpa dipengaruhi oleh dirinya ataupun kader lain di partai.
"Itu kebijakan Ketum karena dia menilai Koordinator Juru Bicara melempar kata-kata ke sana kemari dengan menggunakan atribut itu. Karena itu, Ketum turun tangan mencari solusi," ucap Amir.
Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.
"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.
Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela KPK. Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT. Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut, sejumlah petinggi partai yang dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.
Pesan SBY untuk Ruhut
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Setelah informasi pencopotan itu menyebar, Ruhut langsung dipanggil oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
" Tadi aku ditelepon Bapak (SBY). Bapak minta ketemu di suatu tempat," ujar Ruhut, dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ruhut, SBY memberikan kepadanya secarik kertas berisi sejumlah pesan.
Pesan itu, kata Ruhut, juga untuk disampaikan kepada publik dan ditandatangani oleh SBY.
Berikut bunyi pesan SBY kepada Ruhut Sitompul,
Tugas untuk Bung Ruhut Sitompul :
1. Tetap aktif dan kritis di Komisi III DPR. Terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Serta komunikasi aktif dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat.
2. Lebih aktif dalam jabatan di DPP sebagai Koordinator Polhukam.
3. Mengimplementasikan sikap politik Partsi Demokrat Non blok, tak masuk koalisi. Dukung kebijakan pemerintah yang prorakyat.
4. Menyangkut isu politik yang sangat sensitif dan berkaitan posisi Partai Demokrat harus lebih memahami posisi Partai Demokrat.
5. Berkaitan dengan penataan kembali kepengurusan DPP dalam proses ke depan, tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY.
6. Saya berharap Bung Ruhut Sitompul tetap kritis dan aktif dengan sikap kebijakan ketua umum. Jika ada yang ingin dikonfirmasikan agar langsung menghubungi ketua umum atau sekretaris jenderal dan ketua fraksi DPR RI.
7. Untuk dilaksanakan dan Sukses Selalu.
" Jadi sekarang saya kalau ada apa-apa langsung ke beliau sebagai ketua umum. Saya bilang, terima kasih, Pak," kata anggota Komisi III DPR itu. (bin/kmps)